Pelayanan MPP Dinilai Baik, DPRD Tabalong Minta Proses Perizinan Lebih Efisien
berlangsung di Mal Pelayanan Publik atau MPP Tabalong pada Kamis, 8 Januari 2026.
Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di MPP, sekaligus mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan administrasi publik yang tersedia.
Rombongan DPRD meninjau sejumlah konter pelayanan di MPP Tabalong. Dari hasil peninjauan, diketahui sebagian besar konter telah beroperasi dan melayani masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa layanan yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu tempat.
Pelaksana Tugas Kepala DPMPTSP Tabalong, Rowi Rawatianice, menjelaskan bahwa saat ini proses perizinan masih bersifat awal di MPP, kemudian dilanjutkan ke dinas teknis terkait sebelum kembali lagi ke MPP. Ke depan, DPRD mendorong agar tenaga teknis dari masing-masing dinas dapat ditempatkan langsung di MPP, sehingga proses perizinan dapat diselesaikan dalam satu lokasi.
Terkait tingkat kepuasan masyarakat, Rowi mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM sepanjang tahun 2025, nilai pelayanan DPMPTSP dan MPP Tabalong berada di angka 90. Nilai tersebut masuk dalam kategori A atau kualitas pelayanan tertinggi sesuai standar Kementerian PAN-RB.
Meski demikian, DPMPTSP tetap melakukan evaluasi secara rutin setiap bulan, khususnya terhadap aspek yang masih menjadi keluhan masyarakat, seperti ketepatan waktu pelayanan dan prosedur administrasi.
“Kalau memperbaiki itu tidak nanti, tapi kami setiap waktu, setiap bulan melakukan evaluasi. SKM bulanan kita evaluasi. Untuk MPP, kita undang seluruh konter, sedangkan di DPMPTSP kita lakukan evaluasi internal. Dari evaluasi itu kita temukan kendala dan langsung kita tindak lanjuti,” ujar Rowi Rawatianice, Plt Kepala DPMPTSP Tabalong.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tabalong, Noor Farida, menyampaikan apresiasinya terhadap pelayanan di MPP Tabalong yang dinilai sudah cukup baik dan memberikan tingkat kepuasan masyarakat di atas rata-rata. Namun, ia menekankan perlunya peningkatan kewenangan pelayanan di MPP agar sejumlah keputusan administrasi dan perizinan dapat diambil langsung di tempat, tanpa harus melalui proses lanjutan ke dinas teknis.
“Kami sangat mengapresiasi pelayanan di MPP ini. Masyarakat cukup puas, tetapi memang masih ada proses yang harus kembali ke dinas teknis sehingga memakan waktu. Harapan kami ke depan, di tempat ini juga bisa langsung mengambil keputusan atau kebijakan yang dapat mempercepat proses perizinan dan pelayanan administrasi,” kata Noor Farida, Wakil Ketua DPRD Tabalong.
Noor Farida juga mendorong seluruh komisi di DPRD Tabalong untuk aktif melakukan kunjungan ke mitra kerja masing-masing guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya dilakukan melalui rapat kerja, tetapi juga melalui pemantauan langsung terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat.
