DPRD Soroti Minimnya Anggaran Pasar 2027, Usulkan Fokus pada Titik Prioritas

Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong untuk tahun 2027 mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya program pembangunan, termasuk revitalisasi pasar yang harus dilakukan secara bertahap.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tabalong mencatat penurunan pagu anggaran hingga sekitar 40 persen pada tahun 2027. Kepala DKUKMPP Tabalong, Soleh, menyebutkan anggaran yang semula sekitar 42 miliar pada tahun 2026 turun menjadi 28 miliar rupiah di tahun 2027.

Penurunan ini membuat pihaknya harus mengefektifkan penggunaan anggaran dengan memprioritaskan program yang bersifat mendesak, khususnya pada sektor pasar. Soleh menjelaskan, dari sekitar 30 pasar yang ada di Tabalong, tidak semuanya dapat direvitalisasi sekaligus. Oleh karena itu, perbaikan dilakukan secara bertahap.

Pada tahun 2026 terdapat empat pasar yang tengah direvitalisasi, yakni Pasar Jangkung, Pasar Solan Kecamatan Jaro, Pasar Batu, dan Pasar Pematang di Banua Lawas, yang ditargetkan rampung pada Juni mendatang. Sementara itu, untuk tahun 2027 direncanakan lima pasar yang akan mendapatkan revitalisasi, yaitu Pasar Bajut, Pasar Jaro, Muara Uya, Kelua, dan Kapar.

Namun keterbatasan anggaran membuat pengerjaan difokuskan pada kebutuhan prioritas, seperti perbaikan akses jalan dan fasilitas dasar pasar.

“Untuk tahun 2027 perencanaan sudah ada, ada lima pasar yaitu Pasar Bajut, Pasar Jaro, Pasar Kelua, Pasar Kapar, Pasar Muara Uya. Rencana kita kerjakan di APBD induk, tapi memang dananya berkurang maka kita akan melaksanakan yang sifatnya mendesak, seperti jalan pasar yang memang harus kita lakukan pengerasan aspal, karena yang ada ini kan cuma tanah. Itu di 2027,” ujar Soleh, Kepala DKUKMPP Tabalong.

Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Winarto, menyoroti terbatasnya anggaran yang tersedia. Menurutnya, dari kebutuhan sekitar 15 hingga 18 miliar untuk pembangunan lima pasar, yang terealisasi hanya sekitar 2,5 miliar, sehingga anggaran harus dibagi rata dan hanya mampu menyentuh perbaikan infrastruktur dasar.

Kondisi ini dinilai menyulitkan penataan pasar secara menyeluruh. DPRD pun mendorong agar pembangunan difokuskan pada beberapa titik prioritas agar hasilnya lebih maksimal.

“Di tahun 2027 ini perencanaan di bidang pasar itu dari lima pasar yang sudah dipersiapkan, rata-rata satu pasar itu 3 miliar, jadi perhitungannya 15 sampai 18 miliar yang seharusnya disiapkan untuk menyelesaikan lima pasar. Ternyata hanya bisa diakomodasi 2,5 miliar, akhirnya terdistribusi hanya rata-rata 400 juta, dan itu hanya di bidang infrastruktur jalan dan halaman pasar, tidak bisa ke bangunan fisik sehingga penataan itu sulit. Makanya kami sempat menyarankan bisa tidak kalau itu difokuskan pada titik yang dianggap urgen, misal hanya dua pasar, tiga pasar lainnya kita tunda. Namun karena dianggap semuanya urgen menurut pandangan teknis maka tetap dibagi rata, sehingga tahun depan diharapkan meminta lagi untuk penyelesaian yang lain,” ujar Winarto, Ketua Komisi II DPRD Tabalong.

Melalui penyesuaian anggaran ini, diharapkan program revitalisasi pasar tetap berjalan meski secara bertahap, guna mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Tabalong.