Anggaran Turun, DPRD Tabalong Minta Pengembangan Industri di DKUKMPP Diprioritaskan
Komisi II DPRD Kabupaten Tabalong menggelar rapat kerja bersama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan guna membahas rencana kerja anggaran perubahan tahun 2026 serta anggaran induk tahun 2027. Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Tabalong mendorong DKUKMPP untuk melakukan penguatan sektor industri pada tahun 2027.
Rapat kerja Komisi II DPRD Tabalong bersama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tabalong digelar pada 14 April 2026, dengan agenda membahas evaluasi program sekaligus perencanaan anggaran ke depan.
Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Winarto, mengungkapkan bahwa pada anggaran perubahan tahun 2026, DKUKMPP tidak mendapatkan tambahan anggaran secara signifikan, kecuali pada bidang perindustrian. Tambahan tersebut difokuskan untuk melengkapi fasilitas Gedung Dekranasda yang telah selesai dibangun agar dapat segera diresmikan dan dimanfaatkan.
Sementara itu, pembahasan lebih banyak difokuskan pada anggaran induk tahun 2027, khususnya di sektor industri yang dinilai masih menghadapi sejumlah kendala dalam implementasi program. Menurut Winarto, sejumlah perencanaan industri, terutama yang mengarah pada hilirisasi, belum dapat berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk mulai mengembangkan industri turunan yang memiliki potensi besar, seperti industri kelapa sawit maupun briket, yang dinilai mampu melibatkan pelaku UMKM dan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
“Kami berharap ke depan, selain direncanakan untuk kegiatan itu, tolong dibangun industri jangan hanya perencanaan teknis terus, entah itu inisiasi dari pemerintah daerah ataupun bekerja sama dengan pihak ketiga, baik itu dari turunan kelapa sawit misalnya. Di situ kita lihat industri turunannya banyak, dan itu bisa dikerjakan oleh UMKM sebenarnya, termasuk juga industri briket misalkan, baik briket dari arang maupun batu bara. Di daerah lain mereka sudah kreatif. Kalau kita lihat tadi bahwa anggaran dari pemerintah daerah kepada dinas ini sangat minim menurut pendapat kami,” ujar Winarto, Ketua Komisi II DPRD Tabalong.
Sementara itu, Kepala DKUKMPP Tabalong, Soleh, menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dan evaluasi dari DPRD terkait program yang telah dan akan dilaksanakan. Ia juga mengungkapkan bahwa pagu anggaran DKUKMPP mengalami penurunan hingga 40 persen, sehingga pelaksanaan program ke depan harus dilakukan secara selektif dan difokuskan pada prioritas utama.
“Tahun 2027 kita ada penurunan pagu, asalnya kita dapat sekitar 42 miliar tahun 2026, sekarang kita ada penurunan menjadi 28 miliar, jadi ada hampir 40 persen penurunannya. Kita akan mengefektifkan anggaran yang sedikit ini, terutama untuk fasilitas prioritas seperti pasar, terutama yang memang harus diperlukan pembiayaan untuk rehab-rehab yang sifatnya mendesak. Untuk di bidang industri dan lain, kita tetap memprioritaskan pembinaan dan pendampingan,” ujar Soleh, Kepala DKUKMPP Tabalong.
Melalui rapat kerja ini, diharapkan perencanaan program dan kegiatan dapat lebih matang, tepat sasaran, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor industri dan UMKM.
