Alfamart dan Indomaret Masuk Tabalong? DPRD Matangkan Aturan Penataan Pasar
Banjarbaru - Komisi II DPRD Tabalong berkonsultasi ke DPMPTSP Kota Banjarbaru untuk menghimpun referensi penyusunan Raperda Penataan Pasar, Selasa, 10 November 2026. Regulasi ini disiapkan untuk mengatur pertumbuhan ritel modern sekaligus melindungi keberlangsungan usaha lokal.
Kunjungan ini dilakukan untuk menggali masukan terkait penataan pasar swalayan, pasar tradisional, dan pertokoan modern. Banjarbaru dipilih sebagai referensi karena dinilai memiliki pengalaman dalam penataan usaha perdagangan.
Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Winarto, menyampaikan, regulasi ini perlu memperhatikan keberadaan usaha pertokoan milik masyarakat yang telah berkembang. Dengan demikian, ketika ritel modern berskala nasional masuk ke Tabalong, penentuan lokasi dan perizinannya tidak berbenturan dengan usaha lokal.
"Perizinan memang sudah harus disiapkan masyarakat karena apa pun bentuknya itu pertokoan masyarakat sekarang sudah berkembang yang bernama mart-mart itu, seyogyanya harus menyiapkan perizinannya. Sehingga manakala nanti ritel modern yang secara nasional datang, itu kita sudah terayomi sehingga mereka ingin menentukan titik-titik perizinan baru itu bisa tidak berbenturan dengan masyarakat yang sudah tumbuh sekarang. Atau kepemilikan masyarakat yang sudah berkembang itu bekerja sama dengan ritel modern ini. Hanya tinggal mengubah nama yang dulunya misalkan Aca Mart, bisa itu menjadi Alfamart atau Indomaret," kata Winarto, Ketua Komisi II DPRD Tabalong.
Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru, Kanafi, menjelaskan, penataan usaha perdagangan perlu memperhatikan pengaturan jarak, ketentuan perizinan, serta keterlibatan masyarakat di sekitar lokasi usaha.
"Ya pertama pengaturan saja, pengaturan mungkin mengenai jarak, mengenai ketentuan perizinannya, kemudian keterlibatan masyarakat di situ supaya bisa memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar," ujar Kanafi, Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru.
Melalui konsultasi ini, Komisi II DPRD Tabalong berharap masukan yang diperoleh dapat menyempurnakan Raperda Penataan Pasar, sehingga regulasi yang disusun mampu mengatur pertumbuhan ritel modern sekaligus menjaga keberlangsungan usaha masyarakat.
