46 Ribu Kawasan Karet Jadi Sorotan! Komisi 2 DPRD Tabalong Bidik Bantuan Pusat

Banjarbaru – Komisi II DPRD Tabalong mendorong peremajaan tanaman karet dan pengembangan komoditas perkebunan lainnya. Upaya ini dilakukan dengan menyiapkan pemetaan potensi dan proposal bantuan untuk diajukan ke pemerintah pusat.

Upaya meningkatkan kembali produktivitas perkebunan di Kabupaten Tabalong terus didorong Komisi II DPRD Tabalong.

Hal ini disampaikan dalam koordinasi dan konsultasi bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, yang berlangsung di Banjarbaru pada Senin, 9 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menyoroti penurunan produktivitas tanaman karet serta kecenderungan petani melirik komoditas lain. Karena itu, diperlukan langkah konkret untuk mendorong peremajaan dan pengembangan berbagai komoditas perkebunan.

Sebagai tindak lanjut, Komisi II akan menggelar rapat internal dan memanggil dinas terkait di bidang perkebunan, untuk menyiapkan pemetaan potensi komoditas daerah, sekaligus mengkaji kebutuhan pengembangan masing-masing komoditas.

"Ya harapan kita kalau proposal kita sudah bagus dan pemetaan tadi sudah disiapkan kajiannya dan sudah disiapkan proposal yang diinginkan seperti apa yang memenuhi syarat harapan kita 2027 itu bisa di-cover oleh pemerintah pusat melalui badan pengelola dana perkebunan yang di bawah Kementerian Keuangan meskipun rujukannya nanti oleh Dirjen Perkebunan. Luasan kita kalau peremajaan dari 46 ribu kawasan kita di bidang karet minimal 30 sampai 40 persen lah di tahun awal bisa ter-cover," ujar Winarto, Ketua Komisi II DPRD Tabalong.

Menanggapi rencana tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan siap memberikan pendampingan, termasuk mendorong kolaborasi dengan mitra strategis melalui program CSR produktif, serta mengupayakan dukungan pendanaan dari BPDP.

"Kami juga berusaha untuk menggandeng atau melibatkan stakeholder terkait dengan pendanaan dari mitra strategis kita melalui CSR produktif. Tadi juga diusulkan melalui dana BPDP karena karet kan juga perkebunan dan bisa terbangun dengan mendukung sektor lain seperti ketahanan pangan dan komoditas perkebunan lain. Saya kira langkah yang bagus untuk meningkatkan produksi dan produktivitas karet dengan pola peremajaan yang diusulkan melalui pendanaan BPDP. Kami siap untuk mendampingi," tutur Suparmi, Kepala Disbunnak Kalsel.

Melalui sinergi pemerintah kabupaten dan provinsi, Komisi II DPRD Tabalong berharap pemetaan dan penyusunan proposal dapat segera dituntaskan, sehingga usulan peremajaan karet dan pengembangan komoditas perkebunan lainnya dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat pada tahun 2027.