Komisi II DPRD Tabalong menyoroti rencana penurunan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP, hingga sekitar 48 persen pada APBD Induk 2027. DPRD b

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Tabalong, mendapat tambahan anggaran sekitar 6,9 miliar rupiah dalam APBD Perubahan 2026. Alokasi terbesar akan digunakan untuk revitalisasi dan perbaikan sejumlah pasar.

Pembahasan rencana kerja APBD Perubahan 2026, dilakukan DKUPP bersama Komisi II DPRD Tabalong, Senin 21 September 2026.

Kepala DKUKMPP Tabalong, Soleh menyebut, anggaran DKUKMPP meningkat dari sekitar 43 miliar menjadi 50 miliar rupiah setelah perubahan. Penambahan terbesar terdapat pada sektor pasar, dengan alokasi tambahan hampir 3,7 miliar rupiah.

Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk renovasi pasar, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta persiapan Pekan Raya Tabalong. Yang mana alokasi terbesar diarahkan untuk revitalisasi dan penambahan fasilitas pasar, di antaranya Pasar Bajut Desa Warukin, Expo Center, Pasar Jangkung, dan Pasar Kelua.

Khusus di Expo Center Mabuun, DKUPP akan menambah area untuk mendukung aktivitas pelaku UMKM.

"Kita mendapatkan anggaran perubahan sekitar 6 miliar untuk kegiatan renovasi pasar, kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem juga dalam rangka persiapan Pekan Raya Tabalong, dan yang paling banyak itu nanti untuk revitalisasi pasar, penambahan penambahan pasar yang kita rehab. Untuk rehab pasar kita ada di Pasar Bajut Desa Warukin, Expo Center, Pasar Jangkung, kemudian di Kelua ada juga. Untuk expo kita akan lakukan untuk penambahan area bagi para pelaku UMKM," ujar Soleh, Kepala DKUKMPP Tabalong.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Winarto menyebut, sarana dan prasarana pasar perlu ditingkatkan, lantaran masih banyak pasar tradisional dan pasar milik pemerintah daerah yang memerlukan perbaikan serta renovasi.

"Jadi penambahan yang agak signifikan ini di pasar, karena memang pasar ini banyak perlu melakukan perbaikan dan renovasi terhadap beberapa pasar tradisional maupun pasar milik pemerintah kabupaten itu yang dominan dilakukan di perubahan APBD. Kalau yang lain kami masih anggap normal dan wajar yang bisa dilakukan oleh dinas ini," kata Winarto, Ketua Komisi II DPRD Tabalong.

DPRD Tabalong berharap, tambahan anggaran ini dapat memenuhi kebutuhan perbaikan pasar, serta meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar.