Pemerintah Kabupaten Tabalong menekankan pentingnya peningkatan kinerja, kompetensi, dan inovasi aparatur sipil negara di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan rencana promosi serta mutasi jabatan d
Bupati Tabalong menegaskan pentingnya peran aktif aparatur sipil negara dalam menekan laju inflasi di Kabupaten Tabalong, khususnya melalui pengendalian distribusi dan konsumsi energi seperti bahan bakar minyak dan gas LPG 3 kilogram.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, dalam arahannya saat memimpin apel gabungan pada Senin, 4 Mei 2026, di halaman belakang Sekretariat Daerah Tabalong. Apel diikuti ASN dari Sekretariat Daerah, BPKAD, Bapenda, Bapperida, dan Diskominfo Tabalong.
Dalam kesempatan ini, Bupati Haji Fani menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran ASN yang dinilai telah berkontribusi terhadap jalannya roda pemerintahan. Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya kondisi inflasi yang saat ini menjadi sorotan masyarakat.
Menurut Haji Fani, salah satu faktor yang cukup memengaruhi adalah fluktuasi harga bahan bakar minyak, sehingga Pemkab Tabalong berencana mengambil langkah strategis melalui koordinasi dengan pihak SPBU.
Selain itu, persoalan distribusi dan ketersediaan gas LPG 3 kilogram menjadi perhatian serius. Haji Fani secara tegas mengingatkan seluruh ASN agar tidak menggunakan gas subsidi tersebut, mengingat peruntukannya bagi masyarakat kurang mampu.
“Bapak ibu ASN jangan beli gas melon ya. Yang sampai ketahuan beli gas melon, bapak ibu nanti difoto orang, nah ini kita agak susah. Jadi bapak ibu tolong ya, karena ini lagi dibutuhkan masyarakat, gas melon lah. Namun ibu-ibu, apa itu, namun yang masih bujangan tahu juga memang di rumah, di kos-kosan ngerti itu lah. Jangan beli itu, gas yang lebih besar itulah yang kita ambil ya, karena ini lagi kita mau tekan harga di pasarannya,” ujar Muhammad Noor Rifani, Bupati Tabalong.
Haji Fani menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tabalong juga akan melaksanakan operasi pasar serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga distribusi kebutuhan pokok tetap lancar dan harga tetap terkendali.
