Perluas Akses Keadilan, DPRD Tabalong Bahas Raperda Bantuan Hukum
Komisi Satu DPRD Tabalong bersama Bagian Hukum Setda Tabalong, sejumlah kecamatan dan kelurahan, serta Lembaga Bantuan Hukum, membahas Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. Pembahasan digelar di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Tabalong pada 17 September 2026.
Ketua Komisi Satu DPRD Tabalong, Akhmad Helmi menekankan pentingnya Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, untuk memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas, tidak selalu memahami persoalan hukum yang dihadapi, termasuk prosedur dan hak mereka dalam menghadapi permasalahan hukum.
Sehingga, pemerintah daerah memiliki peran dalam memastikan masyarakat miskin tetap memperoleh akses terhadap layanan dan pendampingan hukum. Melalui Raperda ini, Pemkab Tabalong diarahkan untuk menyelenggarakan pelayanan bantuan hukum bagi warga miskin, termasuk mendorong keberadaan Pos Bantuan Hukum atau Posbankum, serta lembaga bantuan hukum terakreditasi di tingkat desa.
"Komisi I bersama pemerintah daerah membahas pendahuluan artinya rancangan awal dari peraturan daerah tersebut terkait bantuan hukum terutama masyarakat tidak mampu yang ada di Tabalong, baik itu nanti pelayanan bantuan hukum yang dilakukan oleh posbakum yang ada di desa maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di kementerian hukum yang berhak menerima bantuan hukum dari pemerintah daerah," kata Akhmad Helmi, Ketua Komisi I DPRD Tabalong.
Sementara itu, Ketua LBH Peduli Hukum dan Keadilan Tabalong, Muhammad Irana Yudiartika mengatakan, permasalahan hukum di Tabalong cukup banyak, dan menurut data yang diketahuinya, jumlah perkara dalam setahun terakhir mencapai ribuan. Pihaknya mengapresiasi Pemkab Tabalong yang telah mengajukan Raperda tersebut, dan berharap pembahasannya dapat berlanjut hingga disahkan menjadi peraturan daerah.
Selain pendampingan, LBH juga mengusulkan agar Raperda memuat ruang untuk sosialisasi dan edukasi hukum. Edukasi dinilai penting agar masyarakat memahami proses hukum, serta mengetahui langkah yang seharusnya ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum.
"Segala sesuatu di masyarakat itu pasti tidak dari bersentuhan dengan hukum, dengan adanya perda ini akan melindungi masyarakat-masyarakat kita di Kabupaten Tabalong yang rentan permasalahan hukum, tapi perda ini juga tidak fokus kepada pendampingan saja, bahwa perda ini juga melakukan kegiatan-kegiatan edukasi ke masyarakat, baik itu penyuluhan ataupun pembuatan draf hukum, sehingga memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana proses hukum itu yang sebenarnya dan seharusnya, sehingga begitu masyarakat mengetahui dan mengenali hukum, maka masyarakat nanti akan sadar dan paham untuk menghindari yang namanya hukuman atau menghindari hal-hal yang berurusan dengan hukum," kata M. Irana Yudiartika, Ketua LBH Peduli Hukum & Keadilan.
Di Tabalong, saat ini terdapat Posbankum di 121 desa dan 10 kelurahan, yang telah mendapatkan akreditasi dari Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Keberadaan Posbankum ini diharapkan dapat menjadi pintu awal masyarakat, untuk mendapatkan informasi, konsultasi, serta penyelesaian permasalahan hukum secara nonlitigasi.
