Seminggu Pasca Aksi, Sopir Truk Kembali Datangi DPRD Keluhkan Semakin Langkanya Bio Solar
Sepekan setelah aksi unjuk rasa ratusan sopir truk terkait kelangkaan bio solar di Tabalong, sejumlah perwakilan sopir kembali mendatangi Kantor DPRD Tabalong. Mereka mengeluhkan kondisi yang belum membaik dan meminta kejelasan tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya.
Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar di Kabupaten Tabalong masih menjadi keluhan para sopir truk. Pada Selasa, 2 Juni 2026, sejumlah perwakilan sopir truk kembali mendatangi Kantor DPRD Tabalong untuk menanyakan perkembangan penanganan masalah yang sebelumnya mereka suarakan melalui aksi damai.
Para sopir menilai kondisi di lapangan justru semakin sulit. Pasalnya, saat ini terdapat tiga SPBU di Tabalong yang belum kembali menjual bio solar bersubsidi karena masih dalam proses pengawasan dan penertiban.
Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Winarto, mengatakan pihaknya memahami keluhan para sopir dan akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut melalui rapat bersama seluruh pihak terkait. Rapat dijadwalkan digelar pada Kamis, 4 Juni 2026, dengan menghadirkan perwakilan sopir truk, pihak SPBU, pemerintah daerah, serta Tim Pengawas dan Penertiban BBM.
"Kami sampaikan bahwa mengingat kondisi pasca lebaran ini kemarin musim libur sehingga belum maksimal kita melakukan langkah-langkah sehingga hari Kamis besok memang ada rencana pertemuan besar bersama pemilik SPBU dan para pihak-pihak yang berkepentingan di bidang ini untuk dilakukan pembahasan mendalam tentang kelangkaan BBM khususnya bio solar ini dan bagaimana mengatasi terhadap para penjual eceran yang nilai penjualan itu sangat tidak rasional, yang seharusnya dari SPBU mereka mengambil 6.800 rupiah seyogianya kan menurut kawan-kawan driver kalau dijual 9 ribu sampai 10 ribu itu masih batas toleransi dan ini ditemukan di lapangan rata-rata kan 19 ribu sampai 22 ribu, ini yang mereka adukan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu disampaikan ke DPRD dan kami siap menjembatani persoalan seperti ini dan kami akan memanggil tim pengawas dan penertiban BBM ini pada daerah agar ini secepatnya ditindaklanjuti dan juga memang ada 3 SPBU sementara ini hasil evaluasi kemarin belum membuka kembali SPBU-nya khususnya untuk BBM solar bersubsidi ini karena mereka sedang dalam proses pengawasan dan penertiban sehingga mudah-mudahan waktu dekat itu bisa terlewati," ujar Winarto, Ketua Komisi II DPRD Tabalong.
Winarto juga menyoroti tingginya harga bio solar yang dijual secara eceran di lapangan. Menurut keluhan para sopir, harga yang seharusnya berada di kisaran sembilan hingga sepuluh ribu rupiah per liter kini disebut mencapai sembilan belas hingga dua puluh dua ribu rupiah per liter.
DPRD Tabalong berharap tiga SPBU yang saat ini masih dalam proses pengawasan dapat segera menyelesaikan permasalahannya dan kembali menyalurkan bio solar. Sehingga distribusi barang, aktivitas transportasi, dan pendapatan para sopir tidak terus terganggu.
