Optimalkan Pendapatan, Komisi II DPRD Minta Pemkab Evaluasi Penggunaan Aset Daerah oleh PT TPI dan PT MSW
Komisi II DPRD Tabalong meminta Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendapatan daerah dari pemanfaatan aset milik pemerintah yang digunakan oleh PT Tanjung Power Indonesia dan PT Makmur Sejahtera Wisesa. Langkah ini dinilai penting agar kontribusi yang diterima daerah sejalan dengan perkembangan nilai bisnis dan pemanfaatan aset saat ini.
Komisi II DPRD Tabalong mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap sejumlah aset daerah yang dimanfaatkan oleh perusahaan besar di Tabalong. Salah satunya aset lahan yang digunakan PT Tanjung Power Indonesia atau TPI dan PT Makmur Sejahtera Wisesa atau MSW untuk kegiatan pembangkit listrik.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Winarto, saat rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah Tabalong pada 2 Juni 2026 di Sekretariat DPRD Tabalong.
Menurut Winarto, pemanfaatan aset daerah oleh perusahaan tersebut perlu ditinjau kembali agar nilai kontribusi yang diterima pemerintah daerah dapat lebih optimal. Terlebih dengan perkembangan bisnis dan kondisi ekonomi yang terus berubah dari waktu ke waktu. Ia mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan nilai pemanfaatan aset daerah mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan daerah.
"Ada beberapa kekayaan daerah kita yang menurut kami perhitungannya ini perlu dievaluasi untuk pemanfaatan oleh beberapa perusahaan besar, khususnya seperti MSW dan TPI yang memanfaatkan aset kita untuk kegiatan power plant pembangkit listrik yang sekarang ini dijadikan ajang bisnis, dijual ke PT PLN, yang itu mendapatkan sumber pendapatan yang cukup besar. Memang kita mendapatkan pembagian dari penjualan TDL itu sendiri ke daerah, hanya saja pemanfaatan aset lahan itu sendiri belum maksimal diperhitungkan. Kita lihat bahwa yang kami dapatkan informasi antara MSW dan TPI yang kami anggap mereka satu grup itu dulu bahwa MSW sendiri memberikan kompensasi ke daerah itu Rp5 miliar setiap tahun. Nah, karena dengan adanya Tanjung Power Indonesia sendiri, dua perusahaan ini bergabung kok tetap nilai yang mirip sama. Nah, ini kami harapkan bisa dilakukan evaluasi, khususnya nanti pada dinas terkait, dalam hal ini BPKAD sebagai pengelola aset, melakukan evaluasi bagaimana nilai pemanfaatan aset itu untuk bisa ditingkatkan lagi sumbangannya ke daerah. Karena kita lihat perkembangan terakhir nilainya sudah cukup besar, perubahan dari harga dolar yang cukup tinggi. Kalau masih tetap Rp5 miliar, kami pikir itu sudah di era dulu," ujar Winarto, Ketua Komisi II DPRD Tabalong.
Komisi II DPRD Tabalong berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan aset yang dimiliki, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan dapat lebih seimbang dengan manfaat yang diperoleh pihak perusahaan.
