Sudah Terdaftar BPJS, Tapi Belum Tentu Bisa Berobat! Ini Kondisi JKN Tabalong
Tabalong – Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Tabalong telah mencapai 100,04 persen. Namun, tingkat keaktifan peserta yang masih 92,79 persen menjadi perhatian pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
Berdasarkan data per 1 November 2026, kepesertaan JKN di Kabupaten Tabalong tercatat mencapai 272 ribu 961 jiwa, atau 100,04 persen dari total 272 ribu 844 penduduk berdasarkan data Dukcapil semester pertama 2026.
Meski cakupan kepesertaan telah melampaui 100 persen, tingkat keaktifan peserta baru mencapai 92,79 persen atau masih ada 7,21 persen peserta yang berstatus nonaktif.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Tabalong Ira Analita menjelaskan, capaian tersebut telah melampaui target nasional dalam RPJMN 2025 hingga 2029, yang menetapkan cakupan kepesertaan JKN sebesar 98,6 persen dan target keaktifan peserta 80 persen.
Meski demikian, peserta nonaktif masih menjadi perhatian, terutama pada segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU mandiri, yang menyumbang proporsi terbesar peserta tidak aktif yaitu 44,85 persen.
"Target cakupan peserta 98,6% terhadap penduduk; dan cakupan peserta aktif JKN 80%. Kondisi Kabupaten Tabalong per 1 November 2026 sesuai dengan hasil laporan bulanan: cakupan peserta di Kabupaten Tabalong 100,04%, dengan jumlah peserta 272.961 jiwa dari jumlah penduduk 272.844 jiwa. Tingkat keaktifan peserta sebesar 92,79% dan segmen dari PBPU mandiri yang paling banyak tidak aktif yaitu 44,85%," ujar Ira Analita, Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes Tabalong.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai Nancy Agitha menjelaskan, peserta nonaktif umumnya disebabkan tunggakan iuran atau perubahan segmen kepesertaan.
"Menindaklanjuti yang nonaktif kami akan koordinasikan dengan pemerintah daerah, karena cara pengaktifannya banyak. Kalau dari peserta mandiri, kami rutin menelpon tiap bulan, diinformasikan bahwa ini tidak aktif. Kemudian yang kedua, kalau sudah tidak mampu itu biasanya melalui Dinas Sosial, kalau memang masuk desil 1 sampai 5, iurannya dibayarkan APBN, tapi kalau tidak lagi nanti dari pemerintah daerah kami koordinasikan, atau bisa sekarang kami galakkan dari badan usaha, jadi setiap badan usaha itu kami melakukan pemeriksaan kepatuhan mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN," tutur Nancy Agitha, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai.
Nancy menambahkan dengan cakupan kepesertaan yang telah melampaui 100 persen, tantangan selanjutnya adalah meningkatkan keaktifan peserta melalui sinergi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, badan usaha, dan kesadaran masyarakat, agar jaminan kesehatan dapat dimanfaatkan saat dibutuhkan.
