Hadapi Pemotongan Dana Transfer 2025 Sebesar 1 T, Bapenda Tabalong Gali Potensi Pajak Dari Perusahaan
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tabalong berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah, ditengah tantangan pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat di Tahun 2026 yang mencapai angka 1 Triliun Rupiah. Salah satunya dengan melakukan langkah Intensifikasi Pajak di Perusahaan-perusahaan yang ada di Tabalong.
Hal itu disampaikan Kepala Bapenda Tabalong, Nanang Mulkani. Ia mengatakan bahwa Kabupaten Tabalong menghadapi tantangan berat di Tahun 2026, karena adanya pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat mencapai 1 Triliun, dengan pemotongan terbesar terjadi pada dana bagi hasil atau DBH yang anjlok dari 1,5 Triliun di Tahun 2025 menjadi hanya 368 Milyar di Tahun 2026.
Menyikapi hal ini, nanang mengatakan Bapenda Tabalong akan mengintensifikasikan dan menggali potensi Pajak Daerah lainnya yang bersumber dari Perusahaan atau Badan Usaha di Tabalong. Hal ini dilakukan untuk membantu menutupi kekurangan Penerimaan Daerah.
“Jadi kebijakan kami di Bapenda kita coba intensifikasi i potensi pajak yang berada di Corporate, Badan Usaha, Perusahaan dan Sebagainya. Jadi kita gali lagi potensi-potensi Pajak yang ada disitu, yang ada di Perusahaan-perusahaan yang ada di Tabalong. Mudah-mudahan dengan cara demikian, kita masih tetap dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini. Tentu tidak akan pernah bisa menyamai dana transfer, dana bagi hasil karena dana bagi hasil itu adalah dari eksploitasi Produksi Sumber Daya Alam yang terukur. Kan ada target pendapatan, kemudian ada arus kas yang jelas dari Perusahaan. Tapi walau bagaimana pun karena sudah tugas kami, kami akan tetap mencari cara untuk meningkatkan Pendapatan Daerah paling tidak sedikit mengurangi dana yang hilang karena akibat pemotongan dari Pemerintah Pusat” Ujar Nanang Mulkani, Kepala Bapenda Tabalong.
Nanang berharap berbagai upaya Intensifikasi Pajak, Pendapatan Asli Daerah tetap dapat dijaga di tengah pemotongan dana transfer yang sangat signifikan. Langkah ini diharapkan mampu menutup sebagian kekurangan fiskal serta mengurangi dampak besar pemotongan dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2026.
(NOVA ARIANTI, TV TABALONG)
