16 ASN Lolos Seleksi Administrasi JPT Pratama Pemkab Tabalong, Tahap Assessment Segera Digelar
Pemerintah Kabupaten Tabalong resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada 2 Maret 2026. Dari 17 pelamar yang mendaftar sejak Februari lalu, sebanyak 16 orang dinyatakan lulus rekam jejak untuk tiga formasi kepala SKPD di Pemkab Tabalong. Tahapan berlanjut ke assessment, penulisan makalah, dan wawancara.
Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Tabalong telah memasuki tahap lanjutan setelah hasil administrasi diumumkan. Dari total 17 pelamar, satu orang dinyatakan tidak lulus seleksi berkas, sementara beberapa peserta diketahui melamar pada dua jabatan sekaligus sesuai ketentuan yang diperbolehkan panitia.
Plt Kepala BKPSDM Tabalong, Fauzan, mengatakan pelaksanaan assessment dijadwalkan dalam pekan ini dan bekerja sama dengan PPKP Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru Fakultas Psikologi yang telah terakreditasi A sehingga berwenang melaksanakan assessment seleksi terbuka JPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan daerah lainnya. Ia juga mengungkapkan terdapat tiga peserta yang masih menunggu jadwal assessment susulan.
Selain assessment, peserta juga wajib menyusun makalah sesuai jabatan yang dilamar dengan batas waktu hingga 11 Maret 2026. Tema makalah telah ditentukan pihak pansel, yaitu mendukung visi misi serta tujuh program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tabalong. Tahap akhir adalah wawancara bersama pansel yang rencananya digelar di Banjarmasin dengan waktu tentatif menjelang atau sesudah Idulfitri.
“Target panitia seleksi sebenarnya untuk sampai ke akhir tahapan ini, akhir Maret sudah jelas, sudah habis semua tahapan itu dan sudah bisa diusulkan ke PPK dalam hal ini Bupati Tabalong untuk nantinya diteruskan ke BKN untuk meminta rekomendasi pelaksanaan seleksi terbuka. Artinya untuk tanggal pastinya masih tentatif,” ujar Fauzan, Plt Kepala BKPSDM Tabalong.
Panitia seleksi menargetkan seluruh tahapan rampung akhir Maret ini agar hasilnya dapat segera diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan memperoleh rekomendasi BKN. Proses ini diharapkan melahirkan pimpinan yang kompeten di tiga SKPD, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tabalong.
