Langsung ke konten utama
Selamat Datang

Portal Informasi Kabupaten Tabalong

Di Musrenbang Kalsel, Bupati Tabalong Perjuangkan Bendung Jaro II dan Jalan IKN

A
Admin
07 Apr 2026 19:332 menit bacaSumber: admin
Di Musrenbang Kalsel, Bupati Tabalong Perjuangkan Bendung Jaro II dan Jalan IKN

TANJUNG – Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani (Haji Fani), menyampaikan usulan prioritas pembangunan daerah pada Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 di Gedung KH Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026), dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan dan konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Musrenbang diawali arahan Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus secara virtual, dan dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin sebagai bagian dari sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah.
Dalam forum tersebut, Bupati menegaskan percepatan penyelesaian Bendung Jaro II menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Tabalong, khususnya petani di Kecamatan Jaro.

“Bendung Jaro II harus segera diselesaikan. Infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan produksi pertanian masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Pemkab Tabalong juga mendorong optimalisasi Bendung Kinarum yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kal-Sel, melalui pembangunan jaringan irigasi tersier agar manfaatnya lebih maksimal bagi sektor pertanian dan perkebunan masyarakat.

“Kami ingin bendung yang sudah dibangun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani. Ini bentuk keberpihakan kami terhadap masyarakat Tabalong,” ujar Bupati.

Di sektor konektivitas, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas jalan strategis menuju kawasan IKN, meliputi:
• Ruas jalan provinsi Tanjung–Muara Uya,
• Ruas jalan nasional Kelua–Tanjung, serta
• Ruas jalan Dahai–Muara Uya.

Menurutnya, peningkatan akses jalan tidak hanya mendukung mobilitas wilayah penyangga IKN, tetapi juga memperlancar distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Perbaikan infrastruktur jalan bukan sekadar konektivitas wilayah, tetapi menyangkut kepentingan langsung masyarakat dan kelancaran distribusi hasil pertanian,” jelasnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa usulan Pemerintah Kabupaten Tabalong mendapat respons positif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk rencana kelanjutan pembangunan Bendung Jaro II mulai tahun 2026 serta koordinasi penanganan ruas jalan nasional menuju kawasan IKN.

Ia menegaskan, seluruh usulan tersebut sejalan dengan target daerah dalam mewujudkan program 100 persen jalan dan jembatan mantap guna memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Tabalong.

“Jika infrastruktur pertanian dan jalan strategis ini terealisasi, manfaatnya langsung dirasakan petani dan masyarakat Tabalong,” tutupnya.

(Sumber : metro7.co.id)

Bagikan

Trending

Berita Terpopuler

Yang paling banyak dibaca pembaca akhir-akhir ini

Lihat Semua
  1. 01
    Diskominfosp dan Bapperida HST Pelajari Pengelolaan DTSEN di Kabupaten Tabalong
    Pemerintahan·3 hari yang lalu

    Diskominfosp dan Bapperida HST Pelajari Pengelolaan DTSEN di Kabupaten Tabalong

  2. 02
    Bupati Tabalong Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Secara Virtual, Tekankan Pencapaian Target RPJMD
    Pemerintahan·6 hari yang lalu

    Bupati Tabalong Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Secara Virtual, Tekankan Pencapaian Target RPJMD

  3. 03
    Potensi Ekonomi Menjanjikan, DKP3 Tabalong Perluas Pengembangan Kopi hingga Wilayah Tengah
    Ekonomi dan Bisnis·6 hari yang lalu

    Potensi Ekonomi Menjanjikan, DKP3 Tabalong Perluas Pengembangan Kopi hingga Wilayah Tengah

  4. 04
    Bagikan Ratusan Kantong Kain, Pemkab Tabalong Ajak Warga Tinggalkan Plastik Sekali Pakai
    Info Tabalong·6 hari yang lalu

    Bagikan Ratusan Kantong Kain, Pemkab Tabalong Ajak Warga Tinggalkan Plastik Sekali Pakai

  5. 05
    Lewat Manajemen Talenta, Tabalong Siapkan ASN Unggul untuk Jabatan Strategis
    Pemerintahan·6 hari yang lalu

    Lewat Manajemen Talenta, Tabalong Siapkan ASN Unggul untuk Jabatan Strategis