17 Desa Kekurangan Anggaran Bayar Gaji Perangkat Desa, Pemkab Tabalong Siapkan Tambahan ADD
Dampak berkurangnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, membuat 17 desa di Kabupaten Tabalong mengalami kekurangan anggaran untuk membayar penghasilan tetap perangkat desa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabalong menyiapkan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan tahun 2026.
Sebanyak 17 desa di Kabupaten Tabalong dilaporkan mengalami kekurangan anggaran untuk membayar penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, hingga anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kondisi ini terjadi setelah adanya penurunan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala DPMD Tabalong, Aditya Pula Nugraha menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, belanja untuk penghasilan tetap perangkat desa dibatasi paling tinggi 30 persen dari total anggaran desa. Berkurangnya pendapatan desa membuat sejumlah pemerintah desa tidak lagi memiliki ruang anggaran yang cukup untuk membayar siltap perangkat desa secara penuh hingga akhir tahun.
Untuk memastikan hak perangkat desa tetap terpenuhi, DPMD Tabalong telah berkoordinasi dengan BPKAD Tabalong untuk menyiapkan tambahan Alokasi Dana Desa khusus melalui APBD Perubahan tahun 2026. Usulan tersebut telah mendapatkan persetujuan dan akan dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan.
"Untuk 17 desa yang tidak bisa menggaji aparat full dalam hal gaji atau siltapnya itu sebenarnya kami sudah memberikan usulan terhadap BPKAD dalam hal ini untuk dapat nantinya memberikan alokasi dana desa khusus tambahan dengan simulasi Rp36 miliar. Alhamdulillah itu sudah diacc dan sudah kami sampaikan juga ke pihak BPKAD Dan itu sudah dikonfirmasi untuk bisa kita masukkan dalam perubahan," ujar Aditya Pula Nugraha, Kepala DPMD Tabalong.
Pemerintah Kabupaten Tabalong berharap melalui dukungan anggaran tersebut, perangkat desa dapat lebih fokus menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan desa, sehingga kinerja pemerintah desa semakin meningkat.
