Percepat Serapan dan Perkuat Transparansi Anggaran, Bupati Minta Kepala SKPD dan Camat Manfaatkan SP2D dan KKPD
Bupati Tabalong menginstruksikan seluruh camat dan kepala SKPD untuk memanfaatkan SP2D online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD. Langkah ini dilakukan untuk mendorong percepatan serapan anggaran sekaligus mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih digital dan transparan.
Bupati Tabalong Haji Fani menegaskan pentingnya penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Seluruh camat dan kepala SKPD diminta segera menerapkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D online serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Dengan sistem ini, proses pencairan dana diharapkan lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Terlebih, belum semua daerah menerapkan SP2D online dan KKPD secara optimal.
Hal ini disampaikan saat membuka sosialisasi penerapan SP2D online dan KKPD yang digelar oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong pada 26 Februari 2026 di Balai Rakyat Dandung Suchrowardi. Menurutnya, penerapan SP2D online dan KKPD sejalan dengan visi Tabalong Smart, khususnya dalam mewujudkan smart government.
"Saya kira ini sejalan dengan visi Tabalong Smart mengenai penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud nyata semangat smart government. Jadi government ini kita, pemerintah yang membuatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar M. Noor Rifani, Bupati Tabalong.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong, Husin Ansari, menjelaskan penggunaan KKPD diprioritaskan untuk belanja rutin seperti BBM, makan minum harian, dan paket rapat. Sistem ini juga memberikan kelonggaran waktu hingga 30 hari untuk penyelesaian surat pertanggungjawaban.
"Sasaran dari kegiatan ini pertama adalah meningkatkan pemahaman dan komitmen pengguna anggaran terhadap implementasi SP2D online dalam proses pencairan dan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua terwujudnya optimalisasi penggunaan KKPD sebagai instrumen pembayaran non tunai dalam pelaksanaan belanja. Dan yang ketiga terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien," ujar Husin Ansari, Kepala BPKAD Tabalong.
Dalam sosialisasi ini, BPKAD juga menggandeng Bank Kalsel sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman teknis kepada para peserta. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen pengguna anggaran terhadap implementasi SP2D online dalam proses pencairan dan pengelolaan keuangan daerah.
