Inflasi Januari Capai 0,81 Persen, Wabup Minta TPID Perkuat Intervensi Pasar
Wakil Bupati Tabalong menekankan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk mengambil langkah cepat dan terukur untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Hal ini menyusul inflasi Kota Tanjung pada bulan Januari yang tercatat sebesar 0,81 persen month to month dan 4,50 persen secara year on year.
Arahan ini disampaikan Wakil Bupati Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf, pada Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tabalong yang digelar 11 Februari 2026 di Aula BPKAD Tabalong, Kecamatan Tanjung.
Dalam rapat ini, Habib Taufan menyoroti data inflasi Tanjung pada Januari 2026 berdasarkan rilis BPS Kabupaten Tabalong. Secara month to month inflasi Tanjung tercatat 0,81 persen, sementara secara year on year mencapai 4,50 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi dibanding beberapa daerah lain di Kalimantan Selatan pada periode yang sama.
Komoditas emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar dengan andil 0,65 persen. Selain emas perhiasan, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyebab inflasi terbesar kedua di Tabalong secara bulanan.
Karena harga emas tidak bisa dikendalikan daerah, Habib Taufan meminta TPID untuk fokus dalam kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Ia meminta TPID turun ke lapangan untuk memastikan stok dan harga bahan pangan di pasaran, termasuk komoditas yang permintaannya sering kali melonjak menjelang Ramadan.
“Tapi justru ketika Ramadan nanti keperluan dalam artian itu pasti meningkat. Ini mau tidak mau harus diantisipasi, dipastikan bahwa khususnya bahan pokok atau bahan makanan termasuk sayur-sayuran. Jadi kalau bisa sesegeranya kita ke pasar memastikan stok seperti apa, terus harganya seperti apa. Ini harus benar-benar turunlah kita dalam beberapa hari ini, termasuk memastikan beras karena lumayan ya 0,10 ini jadi catatan khusus atau perhatian khusus,” tegas Habib Taufan, Wakil Bupati Tabalong.
Habib Taufan pun menegaskan, meski kondisi inflasi saat ini masih dalam batas terkendali, angka 0,81 persen menjadi peringatan agar pemerintah tidak lengah. Intervensi pasar melalui operasi pasar, pemantauan distribusi, serta sinergi Perumda dan instansi terkait perlu dilakukan lebih awal guna mencegah lonjakan harga.
