Diskominfo Tabalong Bahas Pemanfaatan Big Data dan Evaluasi Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Tanjung – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabalong menggelar rapat pembahasan pengembangan dan pemanfaatan Big Data serta evaluasi Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola data pemerintah daerah dan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Rapat dihadiri oleh seluruh kepala bidang di lingkungan Diskominfo Kabupaten Tabalong, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tabalong, serta Tim Big Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabalong.
Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kabupaten Tabalong, Muhammad Tabrani, yang menyampaikan materi mengenai pentingnya pemanfaatan Big Data dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa ketersediaan data yang semakin beragam dan melimpah perlu diimbangi dengan kemampuan pengolahan dan analisis agar dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya, Kepala BPS Kabupaten Tabalong, Husnalia, memaparkan evaluasi pemanfaatan Big Data dalam kaitannya dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Pembahasan turut menyoroti sejumlah inisiatif yang telah dilakukan, di antaranya pengenalan metode web scraping pada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tabalong tahun 2024, serta kajian analisis sentimen pemberitaan daring dan pemanfaatan data rating Google Maps untuk mendukung kajian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2045.
Dalam sesi diskusi, dibahas pemanfaatan sistem scraping pada aplikasi Halo Tabalong yang dikembangkan oleh Bidang Aplikasi dan Informatika. Aplikasi ini mengumpulkan data dari media sosial TikTok dan Instagram. Data ini berpotensi menjadi sumber informasi untuk memantau isu yang berkembang di masyarakat dan mengevaluasi respons publik terhadap program pemerintah daerah. Kedepannya, terdapat pertimbangan untuk memperluas sumber pengumpulan data dengan memanfaatkan media daring dan pemberitaan lainnya agar analisis yang dihasilkan lebih komprehensif. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat mendukung Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan validasi informasi dan konteks permasalahan yang ditemukan.
Pembahasan juga mencakup tantangan pengelolaan data spasial, khususnya terkait keterbatasan frekuensi pemutakhiran citra satelit, serta kebutuhan biaya dan tenaga teknis yang tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pemutakhiran berdasarkan prioritas kebutuhan dan manfaat data bagi pembangunan daerah, termasuk untuk mendukung analisis kebencanaan, kondisi wilayah, dan perencanaan infrastruktur.
Pada rapat berikutnya, pembahasan difokuskan pada evaluasi Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Pedoman ini berisi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mendukung pengelolaan data yang terstandar, terpadu, dan berkualitas. Evaluasi dilakukan guna menyempurnakan substansi pedoman agar selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan statistik sektoral serta mendukung peningkatan kualitas data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, Diskominfo Kabupaten Tabalong bersama Bapperida dan BPS Kabupaten Tabalong mendorong penguatan koordinasi dalam pengembangan Big Data dan penyelenggaraan statistik sektoral. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas, konsistensi, keterbandingan, dan keterpaduan data antarperangkat daerah, sekaligus memperluas pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan pembangunan. Dengan tata kelola data yang semakin baik, Pemerintah Kabupaten Tabalong diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih terukur, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berlandaskan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
