Perkuat Kualitas Statistik Daerah, Diskominfo Tabalong dan BPS kembali Gelar Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026
Tanjung – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabalong bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabalong kembali menyelenggarakan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026 di Aula Diskominfo Kabupaten Tabalong, Senin (6/7/2026). Kegiatan ini merupakan agenda rutin Bidang Statistik Diskominfo sebagai Walidata Daerah dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh perangkat daerah.
Pembinaan diikuti oleh sejumlah perangkat daerah, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kabupaten Tabalong, Muhammad Tabrani, S.Si, M.M., kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala BPS Kabupaten Tabalong, Husnalia, S.ST., M.P. Dalam paparannya, Husnalia menjelaskan mengenai Penguatan Proses Bisnis Statistik melalui Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) sebagai standar internasional penyelenggaraan statistik.
Melalui materi tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai tahapan proses bisnis statistik yang dimulai dari penentuan kebutuhan (Specify Need), perancangan (Design), pembangunan (Build), pengumpulan data (Collect), pengolahan (Process), analisis (Analyse), diseminasi (Disseminate), hingga evaluasi (Evaluate). Penerapan GSBPM diharapkan mampu menghasilkan data statistik yang relevan, akurat, konsisten, tepat waktu, mudah diakses, dan mudah dipahami sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan pemaparan hasil pembinaan statistik sektoral yang telah dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Tabalong bersama Bidang Statistik Diskominfo. Hasil pembinaan tersebut mencakup kegiatan Kompilasi Produk Administrasi Data Realisasi Anggaran Kabupaten Tabalong yang dilaksanakan oleh BPKAD serta Kompilasi Produk Administrasi Pajak Daerah Kabupaten Tabalong yang dilaksanakan oleh Bapenda. Kedua kegiatan tersebut menjadi contoh implementasi pembinaan statistik sektoral dalam meningkatkan kualitas data administratif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Sebagai bagian dari pembinaan statistik sektoral, sejumlah perangkat daerah juga terus didorong untuk menyelenggarakan kegiatan statistik sesuai tugas dan fungsinya. Bapperida melaksanakan Pendataan Lengkap Pensasaran Program Kemiskinan Daerah, BKPSDM menyelenggarakan Kompilasi Produk Administrasi Data Kepegawaian, DKP3 melaksanakan Pendataan Lengkap Komoditas Peternakan serta Survei Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap, DPMPTSP menyusun Kompilasi Data Perizinan Berusaha, Disdukcapil mengelola Kompilasi Data Administrasi Profil Perkembangan Kependudukan, sedangkan DKUKMPP melaksanakan Pendataan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Pendataan UMKM, serta Survei Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Forum ini dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi terkait pemanfaatan data, penyelesaian perbedaan sumber data antarprodusen data, serta mekanisme evaluasi dan publikasi data melalui Portal BATIK Kabupaten Tabalong.
Melalui kolaborasi antara Diskominfo sebagai Walidata Daerah, BPS Kabupaten Tabalong sebagai Pembina Data, serta seluruh perangkat daerah sebagai produsen data, diharapkan penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Tabalong semakin terintegrasi, memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, serta mampu menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
