Tabalong – Wakil ketua DPRD Tabalong, jurni mengatakan, setiap tahunnya anggota DPRD melakukan 10 kali reses, dimana dalam sekali reses mencakup hingga 4 titik lokasi. Ia pun berharap, masyarakat dapat memaksimalkan reses tersebut untuk mengajukan usulan pembangunan.

Namun jurni meminta, agar usulan melalui reses selaras dengan musrenbang, sehingga masuk skala prioritas dalam sipd. Ia juga memastikan, bahwa saat ini semua usulan terinput rapi melalui sistem tersebut. Hal ini jurni sampaikan dalam sambutannya saat musrenbang rkpd tahun 2023 di kecamatan jaro, pada Rabu 9 Februari 2022.

 “Kalo sudah masuk diluar sistem, kami pastikan kada bakalan masuk pak ai saat ini. Beda dengan yang dulu-dulu, kalo yang dulu-dulu mungkin masih bisalah betitip karena alasan ini itu, kalo ini sistem, ditolaknya dan melihat kita kada konsisten.” Jurni, Wakil Ketua DPRD Tabalong.

Sementara itu, ketua Komisi II DPRD Tabalong, sumiati mengaku, siap mengawal setiap usulan dari masyarakat, namun tetap disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

 “Kalo kemampuan daerahnya tidak memungkinkan, maka dari segala usulan itu kita harus ranking lagi mana yang benar-benar harus kita laksanakan sekarang, mana yang dapat kita tangguhkan untuk sementara waktu.” Kata Sumiati, Ketua Komisi II DPRD Tabalong.

Sumiati menambahkan, wilayah Jaro mempunyai alam dan lahan yang menjanjikan, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga pariwisata. Oleh karena itu, sebagai Komisi DPRD yang membidangi hal tersebut, ia akan terus memperjuangkan agar pengelolaannya lebih maksimal dan memiliki nilai jual lebih, terlebih dengan adanya rencana pemindahan IKN ke Kaltim. (Alfi Syahrin).

Sumber: mc.tabalongkab.go.id