Cegah Alih Fungsi Lahan ke Tambang, DPRD Dorong Cetak Sawah di Haruai dan Upau

Tabalong, Mursalin. Ia menyebutkan terdapat sekitar 30 hingga 40 hektare lahan di Kecamatan Haruai dan Upau yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan sawah.

Mursalin menjelaskan, apabila lahan-lahan tersebut tidak dimanfaatkan secara produktif, maka berpotensi dialihfungsikan ke sektor pertambangan karena dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi. Terlebih, saat ini sebagian pemilik lahan belum mampu mengelola lahan tersebut akibat berbagai keterbatasan.

“Di wilayah utara, khususnya Kecamatan Haruai dan Upau, ada beberapa lokasi yang berpotensi untuk dijadikan cetak sawah. Jika tidak dimanfaatkan, masyarakat cenderung mengalihkan lahan ke pertambangan karena nilainya dianggap lebih menguntungkan. Padahal potensi lahannya ada sekitar 30 sampai 40 hektare, meski tersebar dalam beberapa hamparan,” ujar Mursalin, Anggota Komisi II DPRD Tabalong.

Sementara itu, DKP3 Tabalong pada APBD Tahun 2026 tidak menganggarkan program cetak sawah. Kepala DKP3 Tabalong, Fahrul Raji, menyampaikan bahwa meskipun tidak dianggarkan melalui APBD, pihaknya telah mengusulkan bantuan program cetak sawah ke pemerintah pusat dengan luasan mencapai 900 hektare.

“Untuk tahun 2026 ini memang tidak ada anggaran cetak sawah di APBD. Namun demikian, kami tetap mengusulkan ke kementerian sekitar 900 hektare. Usulan dari Komisi II ini juga sejalan dengan upaya memanfaatkan lahan tidur sekaligus menjaga kontinuitas ketahanan pangan,” jelas Fahrul Raji, Kepala DKP3 Tabalong.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Winarto, menegaskan bahwa program cetak sawah perlu ditindaklanjuti apabila pada perubahan APBD nantinya anggaran memungkinkan untuk diakomodir. DPRD juga berencana mengupayakan dukungan dari Kementerian Pertanian, termasuk untuk program ekstensifikasi lahan.

Selain itu, Winarto menyoroti pentingnya ketersediaan sarana pertanian dalam menghadapi musim kemarau. Saat ini, sistem pompanisasi sawah di Tabalong baru tersedia di enam titik, sementara kebutuhan di lapangan masih cukup besar.

“Jika memungkinkan pada perubahan APBD nanti dan anggaran mencukupi, maka program cetak sawah ini perlu ditindaklanjuti. Kami juga akan mengupayakan dukungan dari kementerian, termasuk program ekstensifikasi lahan dan penanganan musim kemarau, mengingat saat ini baru tersedia enam titik pompanisasi sawah di Tabalong,” ujar Winarto, Ketua Komisi II DPRD Tabalong.

Winarto berharap DKP3 Tabalong segera menyiapkan dan mengurus proposal ke kementerian terkait. DPRD Tabalong pun menyatakan siap mendukung penuh proses pengajuan program tersebut ke Kementerian Pertanian.