Melihat progres pembangunan di Kabupaten Tabalong yang semakin meningkat, DPRD Tabalong bersama Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Raperda ini dibuat sebagai upaya untuk menertibkan kawasan permukiman agar tidak kumuh, sekaligus menertibkan bangunan yang ramah lingkungan.
Komisi III DPRD Tabalong bersama dengan Tim Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong kembali menggelar rapat lanjutan terkait Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi III pada Selasa, 16 September 2025.
Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dinilai penting karena menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, terencana, dan berkelanjutan, serta sebagai acuan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan.
Wakil Ketua DPRD Tabalong, Jurni, menekankan agar para developer dapat membuat perumahan yang memperhatikan berbagai aspek, seperti luas jalan, jarak rumah dengan bahu jalan, serta jarak antar rumah agar tidak terlalu sempit. Dengan demikian, lingkungan yang diciptakan benar-benar nyaman dan tidak masuk kategori kumuh.
“Pinginnya di Tabalong ini semua developer yang membuka perumahan itu ya semuanya harus diperhatikan. Minimal 10–20 tahun yang akan datang, permukiman itu tidak jadi kumuh karena sudah ditata. Yang paling penting pertama tadi jalan dan juga drainasenya. Jadi kalau itu tidak dipenuhi, menurut kami harus ditegur,” ujar Jurni, Wakil Ketua Komisi III DPRD Tabalong.
Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman rencananya akan kembali dilakukan pembahasan untuk difinalisasi. Usai finalisasi, akan dilakukan tahapan fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Kalsel, penyampaian fasilitasi di DPRD Tabalong, lalu dilanjutkan dengan paripurna.
(Maria Ulfah/TV Tabalong)
