Selain menyampaikan asumsi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, Penjabat Bupati Tabalong juga menyampaikan sejumlah poin prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong di tahun 2025.

Prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2025 disampaikan Penjabat Bupati Tabalong, Hamida Munawarah, dalam sambutannya saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Tabalong ke-3 masa sidang 1 tahun 2024, dalam rangka penyampaian Raperda APBD dan Nota Keuangan APBD tahun anggaran 2025, pada Selasa, 10 September 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tabalong.

Adapun yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong tahun 2025, yakni meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk penurunan stunting dalam rangka pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN; serta meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang maksimal, serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Hamida Munawarah mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan para legislator Tabalong selama ini dalam upaya bersama-sama Pemerintah Tabalong meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabalong.

"Perkenan sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang selama ini telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperlancar tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tabalong." ujar Hamida Munawarah, PJ Bupati Tabalong.

Diketahui pada rapat paripurna ini, PJ Bupati juga menyampaikan asumsi pendapatan daerah pada Raperda APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2,7 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 280 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 2,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 140 miliar.

Selain itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 2,8 triliun, terdiri dari beberapa pos belanja, seperti belanja operasi sebesar Rp 1,6 triliun, belanja modal sebesar Rp 847 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 10 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp 313 miliar.

(Nova Arianti, TV Tabalong)