Pemerintah Kabupaten Tabalong melaksanakan
Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang
RKPD) tahun 2025 tingkat kecamatan Bintang Ara pada Selasa, 30 Januari 2024, di
Balai Seni dan Budaya Setyawati, Desa Bumi Makmur.
Dalam Musrenbang RKPD Tabalong tahun 2025
di Kecamatan Bintang Ara, terhimpun 117 usulan yang merupakan hasil Musrenbang
dari 9 desa. Usulan tersebut terdiri dari 58 usulan atau 50 persen bidang
infrastruktur, 25 usulan atau 21 persen bidang ekonomi, serta 34 usulan atau 29
persen bidang pelayanan publik.
Camat Bintang Ara, Mulyadi, menjelaskan
bahwa dari seluruh usulan tersebut, terdapat 9 usulan prioritas, seperti
pembangunan kantor kecamatan baru, pembangunan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan
Bintang Ara dan Puskesmas Panaan, pembangunan siring jalan longsor di Desa
Usih, pembangunan jembatan Kumap dan Sekuyah, pembangunan jalan menuju Dambung
Raya, pembangunan jaringan listrik ke arah Dambung Raya, Hegarmanah, dan Misim,
serta pengembangan lahan di Desa Bumi Makmur yang dicanangkan sebagai lokasi
agrowisata.
“Tentunya kita berharap semua usulan
tersebut nanti antara lintas sektor SKPD akan mengakomodir usulan-usulan kita
nanti, baik PUPR, PERKIM, dan SKPD lainnya. Nah, tentunya kita berharap, semoga
usulan-usulan tersebut dapat menyesuaikan dengan anggaran pemerintah kita yang
ada,” ujar Mulyadi, Camat Bintang Ara.
Sementara itu, Plh Kepala Bappedalitbang
Tabalong, Sujadi, menjelaskan bahwa usulan tersebut telah masuk dalam SIPD dan
selanjutnya akan kembali dipilah pada kegiatan tri lateral desk.
“Mudah-mudahan nanti pada saatnya akan
dilaksanakan kegiatan tri lateral desk, jadi 117 usulan itu akan dilakukan
penajaman, mana yang menjadi skala prioritas untuk wilayah kecamatan Bintang
Ara,” ujar Sujadi, Plh Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong.
Diketahui dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah tahun 2025, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi acuan, di
antaranya terkait pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kualitas sumber daya
manusia yang berdaya saing, peningkatan pelayanan infrastruktur, peningkatan
kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, serta
pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berketahanan bencana.
(Maria Ulfah, TV Tabalong)