Komisi 1 DPRD Tabalong kembali menggelar pertemuan yang
membahas Soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan di
Tabalong. Pasalnya, TPP bagi para nakes dinilai masih belum sesuai.
Pada pertemuan yang dilakukan di Sekretariat DPRD Tabalong
pada Selasa, 22 Mei 2023, turut dihadiri oleh perwakilan Persatuan Tenaga
Kesehatan Tabalong, Dinas Kesehatan Tabalong, tim perumus TPP, serta para
anggota Komisi 1 DPRD Tabalong.
Pada pertemuan ini, banyak hal yang dibahas terkait dengan
pemberian TPP bagi tenaga kesehatan yang saat ini dinilai oleh para nakes belum
adanya kesesuaian.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Tabalong,
Ahmad Rivai, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mengakomodir keinginan para
nakes, salah satunya melalui penghitungan ulang TPP sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri dan Menpan-RB, serta kemampuan keuangan daerah.
"Alhamdulillah ya jadi, kami jauh-jauh hari sudah
meminta konsepnya mau seperti apa, kenaikan seperti apa, sudah kami kemarin
mengundang tim dari kabupaten untuk merumuskan itu, dan hari ini kita diundang
lagi ke DPR, jadi gayung bersambut ya, apa yang dikehendaki dan juga dari DPR
sudah sama-sama kita dengarkan, dan itu rencananya akan dihitung ulang oleh tim
yang ada di kabupaten," ujar Ahmad Rivai, Sekretaris Dinas Kesehatan
Tabalong.
Sementara itu, Komisi 1 DPRD Tabalong melalui Wakil Ketua
Komisi, Rini Irawanty, menegaskan bahwa pihaknya akan ikut langsung merumuskan
TPP tersebut, sehingga hasilnya akan disosialisasikan kepada para nakes baik
yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit.
"Terkait tambahan penghasilan pegawai ini sebenarnya
kan keinginan dari kawan-kawan nakes menginginkan sesuai dengan Mendagri dan Menpan-RB,
akan tetapi hal ini menjadi evaluasi ulang kita sesuai dengan kesepakatan hasil
rapat tadi, bahwa tim perumus akan kembali mengkaji ulang hal-hal yang terkait
mengenai TPP ini, kami dari Komisi 1 tentunya akan fokus juga ikut langsung
nanti untuk perumusan hal ini, hingga nanti hasilnya akan kita sosialisasikan
kepada kawan-kawan di rumah sakit dan puskesmas, khususnya tenaga nakes di
Tabalong," ujar Rini Irawanty, Wakil Ketua Komisi I DPRD Tabalong.
Usai dilakukan perumusan ulang nantinya, hasil rumusan TPP
tersebut akan disampaikan langsung ke pemerintah pusat, dengan harapan adanya
kebijakan dari pemerintah pusat mengenai penyesuaian TPP bagi nakes di daerah.
(Muhammad Ariadi/TV Tabalong)