Pimpinan DPRD dan Komisi Satu DPRD Tabalong mendukung penyesuaian TPP untuk PNS nakes di rumah sakit dan puskesmas se-Kabupaten Tabalong. Pasalnya, pekerjaan yang diemban nakes dinilai lebih berisiko dibanding PNS jabatan lain dan mengingat tunjangan nakes tidak naik dalam beberapa tahun terakhir.

Dukungan tersebut diutarakan Wakil Ketua Satu DPRD Tabalong, Jurni, usai rapat kerja Dinas Kesehatan Tabalong dengan Komisi Satu DPRD Tabalong pada Rabu, 3 Mei 2023, di Sekretariat DPRD Tabalong, Mabuun, Kecamatan Murung Pudak.

Jurni menilai, TPP merupakan hak pegawai untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga perlu diberikan apabila APBD daerah memang tercukupi. Terlebih lagi, tunjangan PNS nakes di Tabalong tidak naik selama kurang lebih 8 tahun.

Lebih lanjut, Jurni mengungkapkan, berdasarkan rapat terakhir dengan tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, kisaran anggaran untuk TPP antara 43 miliar rupiah hingga 53 miliar rupiah. Besaran anggaran ini terhitung mencukupi dengan APBD tahun 2023.

"Karena dia risikonya lebih tinggi ketimbang PNS-PNS yang umpama kerja di kecamatan, atau sekretariat dewan. Kami yakin andai kata mereka itu yang lebih dari yang lain, tidak jadi kecemburuan juga karena tugas memang sesuai," kata Jurni, Wakil Ketua I DPRD Tabalong.

Dukungan serupa juga diberikan Ketua Komisi Satu DPRD Tabalong, Supriani. Menurut Supriani, pemberian TPP untuk nakes diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan dan kinerja para ASN nakes.

"Nah itu kami mulai menghimbau pemerintah daerah, coba untuk ini kaitannya dengan kedisiplinan dan kinerja itu sendiri, artinya pasti meningkatkan kinerja para ASN akhirnya untuk pemerintah daerah," ujar Supriani.

Dalam rapat tersebut turut dibahas puskesmas Jaro dan rumah sakit Kelua. Selain membahas TPP untuk PNS nakes, rapat kerja antara Dinkes Tabalong dengan DPRD Tabalong ini juga membahas pengadaan lahan puskesmas Jaro dan kelanjutan pembangunan rumah sakit tipe D Kelua.

Selanjutnya, pihak DPRD akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong untuk duduk bersama membahas penyesuaian TPP untuk PNS guru. Sama seperti TPP untuk PNS nakes, perlu ada penyesuaian ulang besaran TPP yang akan diberikan untuk PNS guru sesuai dengan berbagai indikatornya.

(Alfi Syahrin, TV Tabalong)