Beredarnya isu terkait pungutan yang dilakukan tenaga kontrak UPT PPA membuat Komisi Satu DPRD Tabalong memanggil DP3AP2KB Tabalong. Dalam kesempatan tersebut, DP3AP2KB Tabalong pun menjelaskan bahwa pihaknya telah menindak oknum yang bersangkutan.

Komisi Satu DPRD Tabalong menggelar pertemuan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana/ DP3AP2KB Tabalong pada Jumat, 10 Maret 2023. Dalam pertemuan ini, Komisi Satu DPRD Tabalong meminta penjelasan terkait isu pungutan uang yang dilakukan tenaga kontrak di UPT Perlindungan Anak dan Perempuan.

DP3AP2KB Tabalong pun menjelaskan bahwa pungutan yang dilakukan petugas bersangkutan tanpa sepengetahuan DP3AP2KB Tabalong. Selain itu, pungutan dilakukan oknum diluar dari jabatannya sebagai tenaga di UPT PPA Tabalong. Selebihnya, pihak DP3AP2KB Tabalong pun telah memberikan teguran pada oknum yang bersangkutan.

Komisi Satu DPRD Tabalong mengapresiasi langkah cepat yang diambil DP3AP2KB Tabalong terhadap oknum yang bersangkutan. Wakil Komisi Satu, Rini Irawanty pun mengusulkan agar penanganan perlindungan perempuan dan anak melibatkan lintas sektor seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satpol PP, dan Diskominfo.

"Setelah kami melakukan koordinasi dengan dinas terkait bahwa hal ini sudah ditangani ya sebenarnya, tentu saja pihak yang bersangkutan yang melakukan tindakan yang tidak benar ini sudah dilakukan pembinaan dan teguran maka dari itu kami berharap hal ini tidak lagi terjadi," ujar Rini Irawanty, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Tabalong.

Komisi Satu DPRD Tabalong pun menyarankan agar DP3AP2KB Tabalong meningkatkan sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak sehingga anak maupun perempuan yang bermasalah dengan hukum mendapat kepastian perlindungan serta rasa aman.