Komisi Lima DPR RI bersama Kementerian Perhubungan RI, Kementerian PUPR RI, BMKG, dan Mitra Kerja terkait, meninjau lokasi rencana pembangunan Bandara Internasional Kambitin, pada April 2022. Dari hasil tinjauan, lokasi rencana pembangunan bandara di lahan seluas 200 hektar ini, perlu dilakukan kajian terlebih dulu oleh BMKG, dan menunggu master plan IKN yang disiapkan Bappenas. Meski demikian Komisi Lima DPR RI dan Ditjen Perhubungan Udara berjanji, terus mendorong usulan pembangunan bandara agar dapat terealisasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Ketua Dua DPRD Tabalong dan Komisi Tiga DPRD Tabalong melakukan kunjungan kerja ke Komisi Lima DPR RI, pada Rabu 22 Juni 2022. Dalam forum, Wakil Ketua Komisi Lima DPR RI, Syaifullah Tamliha menyampaikan, saat ini BMKG masih melakukan kajian terkait kondisi cuaca, iklim, dan kegempaan. Sebelumnya bmkg berjanji mengupayakan, kajian selesai dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan, atau idealnya satu tahun.

Wakil Ketua Dua DPRD Tabalong, Habib Muhammad Taufani Al-Kaf memperkirakan, FS atau studi kelayakan lokasi bandara selesai tahun 2023, jika dilihat dari prosesnya. Ia pun mendorong, agar BMKG mempercepat kajian yang dilakukan.

“Apabila sudah dinyatakan layak, secara otomatis nantinya desainnya, desain segala macam ininya akan disiapkan oleh pihak kementerian PUPR dan nantinya mudah-mudahan bandara yang akan dibangun bisa terwujud. Walaupun panjang prosesnya, melihat situasi keadaan ekonomi kita, terus kemampuan ekonomi negara.”

Sementara itu, Ketua Komisi Tiga DPRD Tabalong, Supoyo menuturkan, karena pembangunan bandara internasional kambitin memerlukan anggaran yang tidak sedikit dan waktu yang lama, maka operasional bandara domestik warukin juga perlu diperhatikan. Pihaknya pun meminta dukungan dari Komisi Lima DPR RI, agar bandara warukin beroperasi kembali.

“Kami bersama kawan-kawan komisi kemarin untuk kembali membenahi bandara domestik yang ada di warukin, yang penting itu untuk domestik bisa dilaksanakan dengan lancar begitu. Jadi kalo sambil menunggu bandara internasional itu, nanti kita benahi bandara warukin itu seperti apa solusinya supaya bisa beroperasi.” Kata Supoyo, Ketua Komisi III DPRD Tabalong.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Lima DPR RI, Syaifullah Tamliha, dalam forum menyampaikan untuk menyelesaikan permasalahan bandara warukin perlu dukungan berbagai pihak. Ia pun mengusulkan, legislatif dan eksekutif Kabupaten Tabalong menyurati Erick Thohir, selaku menteri BUMN dan memiliki tambang di Tabalong. Hal ini dilakukan agar PT Pertamina mau menghibahkan Bandara Warukin kepada PT Angkasa Pura, pasalnya kedua perusahaan tersebut merupakan BUMN. (Alfi Syahrin).