Badan Musyawarah DPRD Kab. Tabalong Periode 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN TABALONG

Jati Diri Bamus DPRD Kabupaten

Meskipun para anggota DPRD dipilih secara demokratis dan langsung oleh rakyat melalui Pemilu, tetapi tidak mudah untuk menemukan apa dan siapa alat kelengkapan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang  bernama Bamus dalam UU No. 17/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3 2014).  Jati diri Bamus DPRD Kabupaten justru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang sebenarnya juga tidak ada amanat  dari UU tentang MD3 2014.  Pasal 375 ayat (3) UU MD3 2014 hanya menyatakan:  “Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.”

Menurut Pasal 46 PP No. 16/2010, Bamus  adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD serta ditetapkan melalui Rapat Paripurna. Komposisi keanggotaan Bamus DPR berjumlah paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRD, terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota fraksi masing-masing.

Struktur organisasi Bamus terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya merupakan Pimpinan Bamus sekaligus merangkap anggota. Sekretaris Bamus dijabat oleh Sekretaris DPRD tetapi tidak merangkap sebagai anggota Bamus. Menyimak bahwa komposisi keanggotaan Bamus terdiri atas wakil semua fraksi yang ada di DPRD tersebut di dipimpin oleh Ketua DPRD, maka Bamus dapat disebut sebagai miniatur Dewan.

 

Posisi Bamus Sangat Strategis

Sebagai miniatur Dewan, posisi Bamus sangat strategis yaitu sebagai perencana, “pemadam kebakaran” atas deadlock nya kuorum rapat paripurna. Kerena itu Bamus juga menjadi hulu dari  baik atau buruknya kinerja Dewan maupun anggotanya. Sebab tugas Bamus menurut Pasal 47 PP No. 16/2010 meliputi:

a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

c.   meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

d.   menetapkan jadwal acara rapat DPRD;

e.   memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;

f.    merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

g.   melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.