Oleh Media Center   Kamis, 31 Oktober 2019
Kenaikan Iuran BPJS Juga Berlaku bagi Penerima Bantuan Iuran
99 Kali dilihat
Kesehataan

MediaCenter, Tabalong-Pemerintah resmi menaikan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun depan.

Hal tersebut menyusul ditandatanganinya Peraturan Presiden  Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres No 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Dimana penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Dalam pasal tersebut dijelaskan besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I.

Mengenai hal itu, Kepala Kantor BPJS Kabupaten Tabalong, Ideham Malik, ketika ditemui awak media membenarkan telah mengetahui kebijakan kenaikan tarif BPJS, 

"Kemarin kami sudah mendapatkan salinan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan perpres 82 Tahun 2018,diantaranya memuat perubahan iuran baik mandiri maupun dari pemerintah pusat atau daerah,  dan ini isi pokok yang ada di dalam perpres tersebut," kata Ideham.

Menurut Ideham, berdasarkan perpres tersebut kenaikan tarif juga berlaku bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sedangkan untuk golongan PBI daerah masih disubsidi dan dibayarkan oleh pemerintah, yang awalnya dikenakan tarif iuran sebesar Rp 23.000 per bulan menjadi Rp 42.000 perjiwa per bulannya,"jelasnya lagi.

Dijelaskan Ideham, dengan adanya kenaikan tarif ini, pemberian pelayanan sesuai aturan artinya tidak ada diubah maupun dikurangi, tinggal dengan mitra kerja saja berusaha untuk mengoptimalkan pelayanan. 

"Harapan masyarakat, premi naik, tentunya harus lebih bagus lagi, paling tidak dari sisi psikologisnya, artinya dengan naik ternyata mereka lebih nyaman dan jauh lebih baik dalam pelayanan,"tuturnya.

Adapun dampak dari kenaikan tarif tersebut, tambah Ideham, dalam beberapa hari masyarakat sudah berdatangan ke kantor BPJS untuk mengubah dan menurunkan kelas tarif BPJS.

"Dengan premi yang baru ini warga sudah ada yang datang untuk mengubah tarif, jadi warga yang sudah 1 tahun lebih hanya membawa kartu BPJS saja dan bisa langsung diganti, selain itu bagi warga yang tidak mampu diusahakan ikut PBI daerah saja, lebih terjamin,"katanya.

Menanggapi hal itu beberapa warga mempunyai pandangan berbeda, ada yang setuju tentang kenaikan tarif asal menambah kualitas pelayanan. Selain itu ada juga yang menolak karena kenaikan tarif 100 persen.

Salah satu peserta BPJS, Dwi Sutiarso  ketika diminta komentarnya termasuk yang menginginkan agar tarif BPJS tidak naik.

"Memang kami dari masyarakat menginginkan tarif tidak naik, misalkan naik juga saya hanya inginkan pelayanan kesehatan baik rumah sakit,klinik,puskesmas lebih optimal lagi," tutupnya.(MC Tabalong/Sy).

Sebagian Berawan
27° | per 08:54 WITA